Makalah Anti Korupsi

//lh3.googleusercontent.com/-K5UKWzgJhmU/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAACdI/CN3nwiBZsGE/s512-c/photo.jpg
November 16, 2016




Upadete Tgl : 17 Nov 2017
Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah tindak pidana yang dapat merugikan orang banyak, oleh karena itu kami akan memaparkan atau menguraikan tentang  penerapan anti korupsi dalam contoh study kasus. 

Dari penulisan makalah ini dapat diharapkan menjadi referensi dalam menambah pengetahuan mahasiswa serta menambah rasa anti korupsi pada diri pembaca. Kami juga berharap generasi mudah sekarang menjadi penerus bagi orang-orang yang tidak suka dengan korupsi.

A.   Latar Belakang
Tingginya angka korupsi di Indonesia membuat pemerintah Indonesia membuat berbagai usaha dalam pencegahan atau upaya pemberantasan korupsi seperti membuat sebuah lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK , upaya lain adalah dengan Kementrian Pendidikan yang memasukkan mata kuliah Pendidikan Budaya  Anti Korupsi di perguruan tinggi guna meningkatkan rasa anti korupsi sehingga dapat diharapkan membantu mengurangi angka korupsi di Indonesia. 

Korupsi adalah salah satu faktor yang menyebabkan suatu kemunduran suatu Negara sehingga sangat penting untuk menanamkan sifat/sikap anti korupsi sejak dini. Pada pembelajaran kali ini membahas tentang dasar-dasar hukum anti korupsi sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana hukum-hukum anti korupsi ketika seseorang melakukan korupsi.

Untuk menanggulangi upaya tindak pidana korupsi, dalam pelak-sana annya perlu ditangani secara serius dan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, pemerintah membentuk peraturan yang menjadi landasan hukum dalam memberantas korupsi. 

Salah satunya adalah dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun untuk membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, maka pemerintah membuat UU. No. 30 Tahun 2002 sehingga lahirlah suatu komisi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah komisi yang dibentuk pada 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk meng atasi, mena ng gulangi, dan memberantas korupsi. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan istilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya bersifat independen (berdiri sendiri) dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.



Sekian share kali ini semoga apa yang kami share bisa bermanfaat bagi anda semua, Jangan lupa share ketemna kalian supaya kita semua terhindari dari perbuatan yang merugikan Negera nantinya.



Related Post

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

closed